Problematika Yang Disebabkan Oleh Fluktuasi Harga BBM

Oleh Averroes F Piliang

Sesungguhnya selama tiga bulan terakhir, kebijakan tentang bahan bakar minyak sehingga terjadinya fluktuasi harga minyak disebabkan begitu banyaknya problematika yang muncul. Ada yang mengatakan hal tersebut disebabkan oleh tidak stabilnya harga minyak dunia. Tetapi, ada pula yang memunculkan hal ini disebabkan karena masyarakat di republik ini masih berkecimpung pada tingginya pola konsumsi.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka para bapak pembangun bangsa mengambil langkah drastis yang efektif. Pertimbangan tersebut akhirnya menarik sebuah pemikiran dan menuliskannya dalam sebuah kebijakan mendasar. Ya, kesimpulan tersebut tertulis pada UUD 45 tentang "Bumi, air dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Logika sederhana yang dapat ditinjau dari pernyataan tersebut agar segala hal yang berhubungan dengan ketiganya adalah milik Negara sehingga tidak terjadi pola monopoli. Sebuah pola yang bersesuaian dengan pasar bebas.

Menariknya, sebelum statement tersebut ditulis secara khusus, generalisasi lebih sederhana dilakukan oleh para pemikir bangsa ini. Dengan jelas tertulis bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Dengan melakukan perbandingan antara dua pernyataan tersebut menunjukkan sebuah sistem terpusat sehingga sifat kontrol Negara tetap terjaga. Ini juga sekaligus menunjukkan sebuah pernyataan bahwa pemerintahan republik ini memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul haruslah didasarkan atas kesejahteraan umum. Seperti yang sesuai pada pembukaan UUD 45.

Namun, di lain hal, dua hal tersebut mengindikasikan bahwa ada sebuah kekuatan yang besar di wilayah yang bernama Indonesia ini. Tentunya, sifat Negara selaku pemegang penuh sumber daya alam memberikan posisi tawar yang tinggi. Sehingga tak heran bila pandangan tentang terpusatnya kekuasaan mengakibatkan pola sentralisme akan selalu muncul. Sementara itu, kondisi gegorafis rakyat Indonesia yang tersebar luas menyebabkan sulitnya proses setiap pengambilan keputusan dan kebijakan karena haruslah berorientasi pada kesejahteraan/ kemakmuran rakyat. Maka dari itu pula, mandat penuh diberikan kepada pemerintah.

Agaknya perlu dicermati tentang kedua pernyataan tersebut sehingga proses pengambilan kebijakan haruslah melihat realita yang sifatnya general. Apabila mengambil pandangan keilmuan, yaitu teknologi, ketersediaan minyak bumi dunia sudah menipis sehingga sudah wajarlah apabila barang yang langka dan permintaan banyak, harga pun melambugn. Persoalan ini lah yang menjadi tolak ukur mereka (red-Bapak Bangsa) agar tidak terjadi sebuah kesenjangan sosial. Sebuah keadaan yang didasari atas pola pasar bebas. Hal ini menurut mereka harus dihindari agar kesejahteraan umum dapat dicapai.

Pernyataan kausalitas tersebut akhirnya dirumuskan dalam sebuah generalisasi kesimpulan. Untuk mencapai kesejahteraan umum maka dipandang perlu untuk mengambil kebijakan berupa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Kata "Azas Kekeluargaan" ini lah yang menguatkan sekaligus menjawab persoalan tentang inidikasi monopoli pasar dan Negara. Oleh karena itu, sudah hal yang wajar bila ada argumen mengenai mengurus Negara beda halnya dengan mengurus warung. Negara boleh rugi asalkan rakyatnya sejahtera, bukanlah berorientasi pada banyaknya profit yang dihasilkan oleh Negara.

Dengan adanya beberapa pernyataan di atas yang disebutkan konsep tujuan Negara dapat dicapai. Sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat adalah hal yang suatu hal didasari atas azas kekeluargaan. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi bukanlah mengenai untung-ruginya Negara sehingga pembangunan tersendat melainkan hilangnya azas kekeluargaan bangsa. "Jika memang persoalan untung-rugi yang ingin dicapai, mengapa cabang-cabang produksi yang berhubungan atas hidup orang banyak (seperti transportasi dan kekayaan laut) tidak optimal dikuasai oleh Negara?", kata si Penyambung Lidah Rakyat.